Tugas Softskill Aspek Hukum Dalam Ekonomi #

Nama         :    ARI WAHYU LEKSONO

NPM          :    2A213363

Tugas         :    Softskill Aspek Hukum Dalam Ekonomi #

Dosen        :    Endang Setyaningsih

Kelas         :    2EB02

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

1.Pengertian hukum

Hukun adalah sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan di buat oleh badan badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan akan mendapat sanksi tegas bila melanggarnya.

2.Tujuan hukum dan Sumber-sumber hukum

Tujuan hukum Ekonomi

• Untuk menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
• Untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
• Untuk membantu memperbaiki system keuangan dan system perbankan.
• Memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi.
• Mampu memajukan kesejahteraan umum.

3. Sumber – sumber hukum
Beberapa pakar secara umum membedakan sumber-sumber hukum yang termasuk kedalam beberapa criteria, yaitu :

     1.Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.
2. Sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati.
Adapun yang termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah :
1) Undang-undang.
2) Kebiasaan atau hukum tak tertulis.
3) Yurisprudensi.
4) Traktat.
5) Doktrin.

4.Kondifikasi hukum
Kodifikasi Hukum Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
5.Ditinjau dari segi bentuknya hukum dibedakan menjadi 2,yaitu :

a)   Hukum Tertulis
Adalah hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan
b)   Hukum tertulis
Adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tetulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan ( hukum kebiasaan).

6.Menurut teori ada 2 macam hukum kodifikasi, yaitu :
a) Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi.
b) kodifikasi tertutup adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.
7.Unsur-unsur dari suatu kodifikasi :
a) jenis-jenis hukum tertentu.
b) Sistematis.
c) Lengkap.
8.Tujuan Kodifikasi Hukum Tertulis untuk memperoleh :

Kepastian hukum.
b) Penyederhanaan hukum.
c) Kesatuan hukum.

9.Kaidah dan Norma Hukum

Menurut sifatnya kaidah hukum terbagi 2, yaitu :

a) hukum yang imperatif
maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.

b) hukum yang fakultatif
maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

HUKUM DAGANG

1.Pengertian Hukum Dagang

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari

suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada

waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada

produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan

dan memajukan pembelian dan penjualan.

Adapun pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi beberapa

macam pekerjaan, misalnya :

1. Makelar, komisioner

2. Badan-badan usaha (assosiasi-assosiasi). Contoh : P.T, V.O.F

3. Asuransi

4. Perantara banker

5. Surat perniagaan untuk melakukan pembayaran, dengan cara memperoleh kredit,

dan sebagainya.

Orang membagi jenis perdagangan itu :

1. Menurut pekerjaan yang di lakukan perdagangan

2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan

3. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan

Adapun usaha perniagaan itu meliputi :

1. Benda-benda yang dapat di raba, dilihat serta hak-haknya

2. Para pelanggan

3. Rahasia-rahasia perusahaan.

Menurut Mr. M. Polak dan Mr. W.L.P.A Molengraaff, bahwa : Kekayaan dari usaha

perniagaan ini tidak terpisah dari kekayaan prive perusahaan.

Menurut sejarah hukum dagang

Perkembangan dimulai sejak kurang lebih tahun 1500. di Italia dan Perancis selatan

lahir kota-kota pesat perdagangan seperti Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan

lain-lain.

Pada hukum Romawi (corpus loris civilis) dapat memberikan penyelesaian yang ada

pada waktu itu, sehingga para pedagang (gilda) memberikan sebuah peraturan sendiri

yang bersifat kedaerahan.

2.Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada :

1. Hukum tertulis yang sudah di kodifikasikan

a. KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) atau wetboek van koophandel

Indonesia (W.K)

b. KUHS (kitab undang-undang hukum sipil) atau Burgerlijk wetboek Indonesia

(B.W)

2. Hukum-hukum tertulis yang belum dikoodifikasikan, yakni :

Perudang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan

dengan perdagangan.

Pada bagian KUHS itu mengatur tentang hukum dagang. Hal-hal yang diatur dalam

KUHS adalah mengenai perikatan umumnya seperti :

1. Persetujuan jual beli (contract of sale)

2. Persetujuan sewa-menyewa (contract of hire)

3. Persetujuan pinjaman uang (contract of loun)

Hukum Dagang Lista Kuspriatni

Aspek Hukum dalam ekonomi 2

Hukum dagang selain di atur KUHD dan KUHS juga terdapat berbagai peraturanperaturan

khusus (yang belum di koodifikasikan) seperti :

1. Peraturan tentang koperasi

2. Peraturan pailisemen

3. Undang-undang oktroi

4. Peraturan lalu lintas

5. Peraturan maskapai andil Indonesia

6. Peraturan tentang perusahaan negara

3.Hubungan Hukum Perdata dan KUHD

Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur

dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk

menjalankan usaha atau perdagangan.

Menurut Prof. Subekti, S.H berpendapat bahwa :

Terdapatnya KUHD dan KUHS sekarang tidak dianggap pada tempatnya, oleh karena

“Hukum Dagang” tidak lain adalah “hukum perdata” itu sendiri melainkan pengertian

perekonomian.

HUKUM PERDATA

1.Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law)

dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau

hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian

semacam ini.

2.Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon

yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu

dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis

dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de

Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813),

kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus

hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat

oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER

meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI

yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut

terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru

diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di

Belgia yaitu :

1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata-Belanda.

2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang]

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code

Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

KUHPerdata

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku

bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah

hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk

Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut

berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU

Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua

panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai

anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J.

van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui

Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Hukum Perdata Lista Kuspriatni

Aspek Hukum dalam ekonomi 2

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,

KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undangundang

baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga

Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata

Indonesia.

HUKUM PERJANJIAN

1.Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian

perjanjian ini mengandung unsur :

2.Syarat sahnya perjanjian

Berbeda dengan perjanjian dalam hukum privat yang sah dan mengikat para pihak

sejak adanya kata sepakat, namun dalam hukum publik kata sepakat hanya

menunjukkan kesaksian naskah perjanjian, bukan keabsahan perjanjian. Dan

setelah perjanjian itu sah, tidak serta merta mengikat para pihak apabila para pihak

belum melakukan ratifikasi.

Perjanjian, baik ditinjau dari sudut hukum privat maupun publik, sama-sama memiliki

kekuatan mengikat bagi para pihak yang memperjanjikan jika sudah memenuhi syaratsyarat

yang ditentukan untuk dinyatakan sah. Namun berbeda dengan perjanjian yang

berlaku dalam lapangan hukum privat yang hanya mengikat kedua belah pihak, dalam

lapangan hukum publik perjanjian mengikat bukan hanya kedua belah pihak namun juga

pihak ketiga.

Selain itu subjek perjanjian dalam lapangan hukum privat adalah individu atau badan

hukum, sementara subjek perjanjian dalam lapangan hukum publik adalah subjek

hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional dan gerakan-gerakan

pembebasan.

3.Perbedaan Perikatan dan Perjanjian

Pada prinsipnya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan yang lain berkewajiban

memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.              

Berangkat dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan

menimbulkan perikatan.

Sumber dari :

gatot_sby.staff.gunadarma.ac.id

lista.staff.gunadarma.ac.id

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

http://agistrirahayu.blogspot.com/2012/03/tugas-3-aspek-hukum-dalam-ekonomi.html

www.google.com